salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp. atau. salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp

Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. lahirnya konsep kepemerintahan. (bureaucrats), hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Edward C. Partisipasi (participation) 2. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. Slideshow 4287157 by amable2. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. mempraktekkan prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik). Tujuh karakteristik good governance menurut UNDP meliputi partisipasi, keadilan, transparansi, responsif, efektif, efisien, dan akuntabel. go. Begitu juga dengan masyarakat sangat tergantung dengan dunia usaha untuk dapat melangsungkan dan memenuhi kebutuhannya. Anda juga mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan mampu menyajikan hasil53. namun proses dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan di sambut dengan apatisme masyarakat. Berkeadilan D. Semua divisi dari pemerintahan saling bersinergi untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Salah satu krakteristik good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 2. Transparansi 3. Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintahDalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari:. dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. Abstrak: Prinsip-prinsip good governance merupakan karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan pengendalian terhadap suatu pemerintahan agar mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : a. Apa itu Good Governance dan bagaimana karakteristik goog governance? tirto. b. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. B. Concensus Orientation. SEJARAH GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:. DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi. Collaborative Governance 1. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga Negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki suara yang sama dalam proses pengambilanYang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun diantara Negara, swasta, dan masyarakat. berhubungan dengan pengelolaan anggaran secara baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) dalam penyusunan APBD secara baik. Pengertian Secara Umum. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Rule of law (T. Latar belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi b. Konsepsi kepemerintahan dan kepemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jelas merupakan suatu pemikiran. Bagikan atau Tanam Dokumen. Sementara itu Word Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Dengan begitu, akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Good Governance merupakan proses penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Dalam meningkatkan kinerjaKeseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri. Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka. Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip. Menurut Bank Dunis good governance merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework. kepemerintahaan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di. Sedangkan governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok. 2. nuansa yang sangat berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Efektif dan efisien8. profesionalitas, merupakan peningkatan kemampuan dan moral. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stake holders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat, adalah salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu:Dirumuskan pengertian Good Governance, yaitu : kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh selurh masyarakat. Penerapan good governance Menurut lembaga Administrasi Negara (kurniawan, 2005), mendefinisikan goodTata Kelola Pemerintahan yang baik dalam suatu Negara adalah setiap Negara giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan. Multiple-choice. (Sedarmayanti, 2012) Jelas bahwa jumlah komponen atau-pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari. Salah satu alat dalam konsep ini adalah kepemerintahan. Apabila ada salah satu yang tidak melaksanakan perannya dengan baik maka good governance sulit untuk. 30 seconds. Transparansi B. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip: mendapat dukungan dari masyarakat. Secara konseptual “good” dalam bahasa. Sementara itu, World Bank (dalam Masdiasmo, 2009: 17) mendefinisikan Good Governance sebagai: “Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungefektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Good Governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pengertian Good Governance Menurut UNDP. good governance telah diterapkan yang baik governance tersebut dikembangkan dalam memiliki dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam memahami kepemerintahan penerapan dengan adalah pemahaman atas baik. Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governancemerupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam. Prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat. membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan BUMN. karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good government governance) adalah: 1. Istilah keterbukaan atau transparansi berasal dari kata terbuka, sebuah keadaan yang tidak ada yang ditutupi ataupun dirahasiakan sehingga setiap orang berhak untuk. Karakteristik dasar good governance Ada 3 dasar Karakteristik dasar good governance kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima prinsip yaitu: a) Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. UNDP dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa : Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu. Kata Kunci; Partisipasi, Masyarakat, Naskah Akademik dan Peraturan. 11. Penegakan Hukum : Hukum diperlakukan tanpa kecuali, HAM dilindungi, dan memperhatikian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam Sedarmayanti 2004, berdasarkan definisi good governance yang diajukan oleh UNDP, terdapat sembilan unsur sebagai karakteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, meliputi: a. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi. Pelaporan informasi keuangan melalui internet merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Good. Karakteristik dan Prinsip Good governance UNDP mengajukan 9 karakteristik good governance sebagai berikut: 1. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Intern. Baik dalam lingkup politik maupun administratif. (tatakelola pemerintahan = kepemerintahan), yang menurut UNDP (1997) memiliki 9 (sembilan) prinsip, yaitu : Partisipasi. kepemerintahan yang baik. Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. ” Dan Instansi pemerintah yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern ini disebut sebagai Aparat pengawasan intern Pemerintah(APIP) yang terdiri dari: 1. sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip Good governance di urai satu persatu sebagaimana yang tertera dalam UNDP ( United Nations Deveploment Programe ) mengemukakan 10 buah prinsip Good governance yaitu ”karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Alasan yang melatarbelakangi ketertarikan tersebut adalah: 1. Partisipasi (Participation) manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM-219M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow. Pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance. Ketika berbicara Tata pemerintahan yang baik (Good governance) tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama b. Pengertian good governance menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (good governance and clean government). Good governance adalah aspek yang wajib dimiliki semua pemerintahan. Tata kelola ini dijalankan dengan prinsip demokrasi secara efisien, yang berarti penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,. Kepercayaan (trust), merupakan salah satu modal sosial, dapat beroperasi pada arena individu maupun institusi dan ruang publik dengan melibatkan publik (public trust). Salah satu syarat mewujudkan cita-cita good governance dalam konteks memperbesar partisipasi masyarakat adalah. Apa kaitan antara pelayanan prima dengan kepemerintahan yang baik ? 73 Soal. Transparansi (transparency) 3. Terjadinya konflik sosial budaya juga bisa menjadi penyebab pemerintah tidak transparan. bervisi strategis b. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Istilah governance berasal dari bahasa Yunani “kybernan” dan kybernetes” yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu. kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut:34 a. DALAM. Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan. 4, Hal. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Prinsip pemerintahan yang bersih dan baik di Indonesia telah diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR /1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. dalam melaksanakan penyediaan layanan publik yang baik (public good and service. Akuntabilitas (acountibility) 4. dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, mencakup: 1) Partisipasi (Participation) Keikutsertaan amsyarakat dalam proses pembuatan. empat prinsip, yakni akuntabilitas, rule of law, informasi, dan transparansi. atau. 3. Kompetensi Inti. aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Menurut Sekretariat Pengembangan Public Governance (2002), tata kepemerintahan yang baik terbagi menjadi 14 indikator, diantaranya meliputi 1) Berwawasan ke depan, 2) Bersifat terbuka, 3) Cepat tanggap, 4) Akuntabel, 5) Berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, 6) Menggunakan struktur dan sumber daya secara. Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan. Secara bahasa Good Governance bisa diterjemahkan sebagai “tata kelola pemerintahan yang baik”. pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) merupakan suatu kondisi yang. Good governance ini dapat berhasil bila pelaksanaannya dilakukan dengan efektif, efisien, responsive terhadap kebutuhan rakyat, serta dalam suasana demokratis, akuntabel, dan transparan. Bank Dunia. Salah satu. A. com Karakteristik dari “Good Governance” berdasarkan penelitian UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) pada Tahun 2000, kemudian dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), meliputi unsur – unsur sebagai berikut: PARTICIPATION ~ Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui. Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001). Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Wacana tentang governance yang. Keterbukaan Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Good governance tidak dapat menjamin ini meskipun penuh semuanya akan menjadi sempurna – namun, jika dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Karya ini ditujukan pada pendalam metode yang tepat dalam membadankan dan . Format Tersedia. swasta dan masyarakat. transparansi c. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Di dalamnya, dimuat bahwa reformasi. Saling keterkaitan 22. UNDP mengemukakan prinsip 2 yg harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik Partisipasi Aturan hukum Transparan Daya tanggap Orientasi konsensus Berkeadilan Efektif efisiensi Akuntabilitas Bervisi strategis Saling keterkaitan miliki hak suara yg sama. Good Governance (GG) adalah hubungan yang sinergis, selaras, seimbang dan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. . Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. 2. 101 tahun 2000. Tidak hanya itu, dalam good governance juga dapat menciptakan hukum dan kerangka kerja politik bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Secara umum indicator pemeritahan daerah yang baik adalah ditunjukkan oleh prinsip/karakteristik kepemerintahan yang baik itu sendiri. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai dasar Negara keharusan karena…. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. diiringi dengan penerapan prinsip Good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Telp. Prinsip dan. Baik dalam lingkup politik maupun administratif. Pelaksanaan governance sebagai salah satu. Partisipasi (Participation), setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuaiSecara umum, Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Salah satu alat dalam konsep ini adalah kepemerintahan. Salin Tautan. Menurut George Scott, peran yang dilakukan oleh suatu kelompok, badan, atau organisasi yang bernaung di bawah negara atau pemerintah atau publik dapat diwujudkan PP No. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. 4. 2) Adanya aturan hukum yang adil tanpa. persaingan pasar yang menciptakan kompetisi. Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. Akuntabilitas (acountibility) 4. Baca Juga. Diklat Fungsional Auditor ‐ Diklat Pembentukan Auditor Terampil/Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Sedarmayanti dalam Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) menulis terdapat empat prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi. Berbeda dengan Government yang berarti pemerintah, Governance bukanlah kata yang merujuk pada subyek tertentu. Dalam salah satu laporannya yang sangat berpengaruh, Bank Dunia menyatakan. Karakteristik universal meliputi antara. 9 karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) 1. 84623 reads. B. a. 5. Pengelolaan tambang ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Good Governance mempunyai prinsip-prinsip yang harus secara. Nugroho. UNDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsipnya yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, mencakup: 1) Partisipasi (Participation) Keikutsertaan amsyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikatdan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif a. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah reformasi birokrasi. Paticipation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusa, baik secara langsung maupunkeseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat, terikat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Analisis Prinsip. Asas Tertib Administrasi;. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah memegang komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip tata kelola dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam. Dalam wacana Good Governance, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik terapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. bagai lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Sebelum konsep kepemerintahan yang baik diterapkan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dan respek terhadap konsumen, aktor yang paling berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah. bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini. , Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. Partisipasi (Participation) (2000), Bappenas (2003), UNDP dalam Mardiasmo 2009)).